Izin Restoran & Kafe OSS RBA 2026: Syarat Lengkap, Alur Resmi, dan Estimasi Biaya Terbaru

Mendirikan restoran atau kafe di tahun 2026 tidak bisa lagi dilakukan secara sembarangan. Selain konsep bisnis yang matang dan kualitas produk yang baik, izin restoran OSS RBA menjadi syarat utama agar usaha dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan. Banyak pelaku usaha F&B yang mengalami kendala operasional karena belum memahami izin usaha kafe sesuai sistem perizinan terbaru yang diterapkan pemerintah.

Saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk mengatur perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Melalui sistem ini, pelaku usaha restoran dan kafe diwajibkan mendaftarkan usahanya secara resmi agar memperoleh legalitas yang diakui negara. Informasi resmi mengenai mekanisme OSS RBA dapat diakses melalui portal OSS pemerintah yang menjadi rujukan utama perizinan usaha di Indonesia.

Artikel ini akan membahas izin restoran dan kafe secara lengkap di era OSS RBA 2026, mulai dari pengertian, jenis izin, syarat detail, alur pengurusan, pemilihan KBLI restoran 56101, hingga estimasi biaya izin restoran kecil yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM.

Apa Itu Izin Restoran & Kafe dalam Sistem OSS RBA?

Izin restoran dan kafe merupakan legalitas usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA sebagai bukti bahwa kegiatan usaha telah terdaftar dan memenuhi ketentuan pemerintah. OSS RBA membagi usaha ke dalam beberapa tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Untuk usaha restoran dan kafe, tingkat risiko umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah. Penilaian risiko ini mempertimbangkan skala usaha, proses pengolahan makanan, serta potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tingkat risiko tersebut akan menentukan:

• jenis izin yang wajib dimiliki oleh restoran atau kafe,
• apakah cukup dengan NIB atau perlu Sertifikat Standar,
• serta sejauh mana kewajiban pemenuhan standar usaha yang harus dipatuhi.

Tanpa izin yang sesuai OSS RBA, restoran atau kafe dianggap belum memiliki legalitas usaha yang sah, meskipun telah beroperasi dan menghasilkan pendapatan.

Jenis Izin Restoran dan Rumah Makan yang Wajib Dimiliki

Masih banyak pemilik usaha yang mengira bahwa memiliki NIB saja sudah cukup. Padahal dalam praktiknya, izin rumah makan berupa NIB dan Sertifikat Standar sering kali menjadi kombinasi legalitas minimum yang harus dimiliki oleh restoran dan kafe.

Beberapa jenis izin utama yang wajib diperhatikan antara lain:

• NIB (Nomor Induk Berusaha)
  NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang terdaftar di sistem pemerintah. Nomor ini digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan izin lanjutan, pendaftaran pajak, hingga kerja sama bisnis dengan mitra atau platform digital.
• Sertifikat Standar
  Sertifikat Standar merupakan pernyataan kepatuhan usaha terhadap standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat ini mencakup komitmen kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola usaha yang baik, dan menjadi dasar saat dilakukan pengawasan oleh instansi terkait.
• KBLI Restoran 56101
  KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha restoran atau rumah makan. Pemilihan KBLI yang tepat akan menentukan tingkat risiko usaha serta jenis izin yang wajib dipenuhi sejak awal.

Tanpa pemenuhan Sertifikat Standar (jika diwajibkan), usaha restoran dapat dianggap belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan OSS RBA.

Syarat Izin Restoran dan Kafe Tahun 2026

Agar proses perizinan berjalan lancar, pemilik usaha perlu memahami dan menyiapkan syarat izin restoran secara lengkap dan benar sejak awal. Berdasarkan praktik di lapangan, kendala perizinan sering kali muncul bukan karena kurangnya dokumen, tetapi karena data yang tidak konsisten.

Beberapa syarat utama yang perlu disiapkan meliputi:

• Identitas pemilik atau penanggung jawab usaha
  Identitas berupa KTP dan NPWP digunakan untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan restoran atau kafe. Data ini harus sesuai dengan informasi yang diinput dalam sistem OSS.
• Data badan usaha
  Jika usaha berbentuk PT atau CV, data badan usaha harus sesuai dengan akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya. Ketidaksesuaian data sering menjadi penyebab izin tertahan atau perlu revisi.
• Alamat usaha restoran atau kafe
  Alamat usaha harus jelas dan dapat diverifikasi. Alamat ini menjadi dasar pengawasan dan sering kali menjadi perhatian utama dalam proses perizinan, terutama terkait zonasi wilayah.
• Kegiatan usaha sesuai KBLI restoran 56101
  Pemilihan KBLI harus mencerminkan aktivitas usaha yang sebenarnya. Kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan usaha dikategorikan ke tingkat risiko yang tidak sesuai.

Panduan lebih lengkap mengenai legalitas usaha dapat dipelajari melalui artikel panduan legalitas usaha yang membahas berbagai bentuk perizinan bisnis secara umum.

Pentingnya Pemilihan KBLI Restoran 56101

KBLI restoran 56101 digunakan untuk usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. KBLI ini sangat penting karena menjadi dasar penilaian risiko usaha oleh sistem OSS RBA.

Dengan memilih KBLI yang tepat sejak awal, pemilik usaha dapat:

• mengetahui kewajiban izin yang harus dipenuhi,
• menghindari kesalahan klasifikasi usaha,
• serta mempermudah proses perizinan lanjutan di kemudian hari.

Sebaliknya, kesalahan pemilihan KBLI dapat menyebabkan proses izin harus diulang atau menimbulkan kendala saat dilakukan pemeriksaan.

Cara Membuat Izin Usaha Restoran Melalui OSS RBA

Secara garis besar, cara membuat izin usaha restoran melalui OSS RBA dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Proses ini sepenuhnya dilakukan secara online dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat jika data telah disiapkan dengan benar.

Tahapan yang perlu dilalui meliputi pembuatan akun OSS menggunakan NIK dan email aktif, pengisian data pelaku usaha, pengisian data usaha restoran atau kafe termasuk pemilihan KBLI restoran 56101, hingga penerbitan NIB secara otomatis. Untuk usaha dengan risiko menengah, pelaku usaha juga wajib menyatakan pemenuhan Sertifikat Standar sebagai bentuk komitmen kepatuhan.

Bagi pelaku usaha yang belum familiar dengan OSS, panduan pembuatan NIB dapat menjadi referensi awal sebelum mengurus izin usaha secara mandiri.

Estimasi Biaya Izin Restoran dan Kafe 2026

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan adalah berapa biaya izin restoran kecil di tahun 2026. Secara resmi, pemerintah tidak memungut biaya untuk pembuatan NIB maupun pengisian Sertifikat Standar melalui OSS RBA.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa biaya pendukung yang perlu diperhitungkan, seperti biaya pengurusan dokumen usaha, kebutuhan domisili usaha, atau penggunaan layanan pendampingan. Untuk usaha yang belum memiliki alamat tetap, penggunaan virtual office sering menjadi solusi legal untuk memenuhi kebutuhan administrasi usaha.

Dibandingkan risiko usaha tanpa izin, biaya pengurusan legalitas usaha restoran tergolong sangat terjangkau dan sepadan dengan manfaat jangka panjangnya.

Izin Tambahan yang Mungkin Dibutuhkan untuk Buka Kafe

Selain izin utama melalui OSS RBA, beberapa kafe memerlukan izin tambahan tergantung lokasi dan konsep usaha. Izin tambahan ini bisa meliputi izin lokasi, izin lingkungan, atau izin reklame untuk pemasangan papan nama.

Kewajiban pajak usaha juga menjadi bagian dari legalitas yang tidak dapat diabaikan. Informasi resmi terkait kewajiban perpajakan dapat dipelajari melalui situs Direktorat Jenderal Pajak sebagai referensi utama pelaku usaha.

Kesalahan Umum Pemilik Restoran Saat Mengurus Izin

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemilik restoran dan kafe, seperti mengira NIB sudah cukup tanpa Sertifikat Standar, salah memilih KBLI, mengisi data OSS tanpa memahami risiko usaha, atau menggunakan alamat usaha yang tidak valid. Kesalahan-kesalahan ini dapat berujung pada teguran hingga penghentian operasional.

Solusi Pengurusan Izin Restoran & Kafe bersama Indooffice

Bagi pemilik usaha yang ingin fokus pada operasional dan pengembangan bisnis, menggunakan layanan pendampingan legalitas dapat menjadi solusi yang efisien. Indooffice membantu pelaku usaha F&B dalam pengurusan izin restoran OSS RBA, pembuatan NIB, pemenuhan Sertifikat Standar, hingga penyediaan domisili usaha yang legal.

Pendampingan yang tepat membantu meminimalkan kesalahan, mempercepat proses izin, dan memberikan kepastian hukum bagi usaha restoran dan kafe.

Penutup

Mengurus izin restoran OSS RBA di tahun 2026 bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi keberlangsungan usaha F&B. Dengan memahami syarat, alur, dan estimasi biaya, pemilik restoran dan kafe dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman dan profesional.

Bagi pelaku usaha yang ingin proses perizinan lebih praktis dan terarah, memanfaatkan layanan pendampingan legalitas yang berpengalaman dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan usaha berjalan tanpa hambatan hukum.

Cara Praktis Mengurus NPWP Badan 2026 Tanpa Ribet

Di tahun 2026, memiliki NPWP badan bukan lagi sekadar kewajiban pajak, tetapi menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi secara legal dan profesional. Banyak perusahaan baru, baik PT maupun CV, masih bingung dengan cara membuat NPWP badan, terutama karena sistem pajak kini sudah sepenuhnya terintegrasi secara digital melalui Coretax.

Artikel ini akan membahas cara mengurus NPWP badan perusahaan baru tanpa ribet di 2026, mulai dari syarat, proses online, hingga peran alamat usaha profesional seperti Virtual Office Indooffice dalam mendukung kelancaran legalitas bisnis.

Apa Itu NPWP Badan dan Mengapa Wajib Dimiliki di 2026

NPWP badan adalah identitas pajak resmi yang diberikan kepada badan usaha seperti PT, CV, firma, dan yayasan. NPWP ini berbeda dengan NPWP pribadi karena digunakan khusus untuk seluruh aktivitas perpajakan perusahaan.

Di tahun 2026, NPWP badan semakin penting karena:

• Menjadi identitas utama perusahaan dalam sistem pajak digital
• Dibutuhkan untuk pendaftaran NIB dan OSS
• Digunakan dalam pembukaan rekening bank perusahaan
• Menjadi syarat kerja sama dengan klien, vendor, dan instansi

Saat ini, seluruh NPWP sudah menggunakan format NPWP 16 digit, yang terintegrasi dengan sistem administrasi pajak nasional dan Coretax.

Syarat dan Dokumen untuk Mengurus NPWP Badan Usaha

Sebelum masuk ke proses pendaftaran, perusahaan wajib menyiapkan syarat NPWP badan agar proses tidak tertunda.

Dokumen yang umumnya dibutuhkan:

• Akta pendirian perusahaan dan SK Kemenkumham
• KTP dan NPWP pribadi direktur atau pengurus
• Surat keterangan domisili usaha
• Email dan nomor telepon perusahaan aktif

Bagi perusahaan baru yang belum memiliki kantor fisik, alamat domisili usaha sering menjadi kendala. Dalam kondisi ini, Virtual Office dapat digunakan sebagai alamat bisnis resmi selama sesuai ketentuan.

Layanan Virtual Office Indooffice menyediakan alamat usaha profesional yang umum digunakan oleh startup dan UMKM untuk keperluan administrasi seperti NPWP dan NIB. Informasi lengkapnya bisa kamu lihat di:
https://indooffice.co.id/category/virtual-office/

Cara Membuat NPWP Badan Usaha Online di Tahun 2026

Di tahun 2026, cara daftar NPWP perusahaan online dilakukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak yang terintegrasi dengan Coretax.

Alur umum cara membuat NPWP badan:

• Membuat akun wajib pajak badan
• Mengisi data perusahaan sesuai akta pendirian
• Mencantumkan alamat domisili usaha
• Mengunggah dokumen pendukung
• Menunggu proses verifikasi dari DJP

Seluruh proses ini dilakukan secara online, sehingga ketelitian dalam pengisian data sangat penting.

Untuk cara mengurus NPWP badan untuk PT baru, disarankan memastikan struktur pengurus dan alamat usaha sudah final sebelum memulai pendaftaran.

Mengenal Sistem Coretax dalam Pengurusan NPWP Badan

Coretax adalah sistem administrasi pajak terbaru yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola data wajib pajak secara terintegrasi.

Melalui Coretax:

• Data NPWP badan terhubung dengan NIB dan OSS
• Pelaporan pajak dilakukan secara digital
• Perubahan data perusahaan tercatat otomatis

Karena itu, memahami panduan NPWP badan Coretax sangat penting bagi perusahaan baru. Informasi resmi terkait Coretax dapat diakses langsung melalui situs Direktorat Jenderal Pajak di:
https://coretaxdjp.pajak.go.id/

Kesalahan pengisian data pada Coretax dapat menyebabkan proses verifikasi tertunda atau ditolak.

Peran Alamat Usaha dalam Proses NPWP Badan

Alamat usaha memiliki peran penting dalam proses NPWP badan usaha online 2026. Alamat ini digunakan sebagai identitas lokasi perusahaan dalam sistem pajak dan perizinan.

Bagi perusahaan yang belum memiliki kantor fisik sendiri, Virtual Office menjadi solusi praktis. Dengan Virtual Office, perusahaan tetap memiliki alamat bisnis yang:

• Legal dan dapat diverifikasi
• Digunakan untuk NPWP, NIB, dan OSS
• Meningkatkan citra profesional perusahaan

Indooffice menyediakan layanan Virtual Office di berbagai lokasi strategis. Contohnya bisa kamu lihat di halaman berikut:
https://indooffice.co.id/virtual-office/jakarta-selatan/

Kesalahan Umum Saat Mengurus NPWP Badan di 2026

Meski proses sudah online, masih banyak perusahaan baru yang mengalami kendala karena kesalahan berikut:

• Alamat domisili tidak jelas atau tidak valid
• Data pengurus tidak sesuai akta pendirian
• Menggunakan NPWP pribadi sebagai pengganti NPWP badan
• Tidak memahami alur Coretax
• Dokumen pendukung tidak lengkap

Kesalahan tersebut dapat memperpanjang proses pengurusan NPWP badan dan berdampak pada perizinan usaha.

Posisi Indooffice dalam Pengurusan NPWP dan Legalitas Usaha

Penting untuk ditegaskan bahwa Indooffice bukan instansi pajak dan tidak menerbitkan NPWP. NPWP badan tetap diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, Indooffice berperan sebagai penyedia layanan perkantoran dan alamat usaha yang membantu kelancaran proses legalitas perusahaan, terutama dari sisi administrasi dan domisili.

Peran Indooffice meliputi:

• Penyediaan Virtual Office sebagai alamat usaha
• Office Space dan Private Office untuk operasional
• Pendampingan administratif legalitas bisnis

Dengan alamat usaha yang profesional, proses pengurusan NPWP badan, NIB, dan OSS menjadi lebih rapi dan terstruktur.

Keterkaitan NPWP Badan dengan NIB dan OSS

NPWP badan merupakan dokumen awal yang akan digunakan untuk:

• Pendaftaran NIB melalui OSS
• Pengurusan izin usaha berbasis risiko
• Administrasi perpajakan perusahaan

Karena sistem sudah terintegrasi, konsistensi data antara NPWP badan, NIB, dan OSS menjadi sangat penting.

Untuk membaca panduan lain seputar legalitas usaha, kamu bisa mengunjungi kumpulan artikel Indooffice di:
https://indooffice.co.id/articles/

FAQ

Apakah NPWP badan wajib untuk PT dan CV baru di 2026?
Ya. NPWP badan tetap wajib dimiliki sebelum perusahaan beroperasi.

Apakah NPWP badan bisa diurus tanpa kantor fisik?
Bisa. Perusahaan dapat menggunakan alamat Virtual Office yang legal.

Apakah NPWP badan langsung aktif setelah terbit?
Ya. Setelah diterbitkan DJP, NPWP badan langsung aktif.

Apakah Indooffice mengeluarkan NPWP badan?
Tidak. Indooffice hanya mendukung dari sisi alamat usaha dan pendampingan administratif.

Tentang Indooffice

Indooffice adalah penyedia layanan perkantoran seperti Virtual Office, Private Office, dan Office Space yang membantu pebisnis memiliki alamat usaha profesional untuk mendukung legalitas dan operasional perusahaan.

Penutup

Mengurus cara membuat NPWP badan di tahun 2026 tidak harus ribet. Dengan memahami NPWP badan usaha online 2026, menyiapkan dokumen secara lengkap, serta menggunakan alamat usaha yang legal dan profesional, perusahaan baru bisa lebih cepat siap beroperasi.

Jika kamu membutuhkan alamat usaha yang rapi dan kredibel, Virtual Office Indooffice dapat menjadi solusi pendukung dalam proses legalitas bisnismu.

Perbedaan NIB, Izin Usaha, dan Sertifikat Standar Lengkap

Banyak pemilik usaha sudah punya NIB, tapi masih bingung soal legalitas lain.
Pertanyaannya mirip-mirip:

“Kalau sudah punya NIB, masih perlu izin usaha tidak?”
“Sertifikat Standar itu apa?”
“Perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar itu apa, dan mana yang wajib untuk bisnisku?”

Karena Sejak beberapa tahun terakhir perizinan berusaha berbasis risiko, perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar jadi penting banget dipahami. Jenis dokumen yang kamu butuhkan sekarang ditentukan oleh tingkat risiko usaha, bukan hanya besar kecilnya omzet.

Artikel ini akan menjelaskan dengan bahasa sederhana:
apa itu NIB, izin usaha, Sertifikat Standar, apa perbedaannya, dan mana yang wajib untuk bisnismu.

1. Gambaran Perizinan Usaha di Era OSS Berbasis Risiko

Di sistem perizinan berusaha yang sekarang, kegiatan usaha dibagi ke dalam beberapa tingkat risiko. Dari tingkat risiko inilah muncul kewajiban dokumen perizinan.

Secara garis besar, tingkat risiko usaha dibagi menjadi:

• Risiko rendah

• Risiko menengah rendah

• Risiko menengah tinggi

• Risiko tinggi

Hubungannya dengan perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar kira-kira seperti ini:

• Usaha risiko rendah → cukup NIB.

• Usaha risiko menengah → wajib NIB + Sertifikat Standar.

• Usaha risiko tinggi → wajib NIB + Izin Usaha.

Jadi sebelum membahas dokumen apa yang harus dimiliki, kamu perlu tahu dulu:
bisnismu masuk kategori risiko yang mana.

Karena itu, memahami tingkat risiko usaha adalah langkah pertama sebelum menentukan dokumen apa saja yang wajib kamu miliki.

Untuk informasi resmi dan update terbaru tentang perizinan berusaha, kamu juga bisa melihat langsung di situs OSS di https://oss.go.id.

2. Penjelasan NIB, Izin Usaha, dan Sertifikat Standar

Untuk memahami perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar, kita perlu melihat fungsi masing-masing dokumen satu per satu.

NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia.

Hal penting tentang NIB:

• Diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha online.

• Bisa dimiliki oleh pelaku usaha perorangan maupun badan usaha (PT, CV, koperasi, dan lain-lain).

• Menjadi dasar untuk mengurus perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko.

• Menjadi dasar administrasi perpajakan badan.

• Menjadi syarat pembukaan rekening bank atas nama perusahaan.

• Menjadi salah satu syarat mengikuti tender atau kerja sama dengan perusahaan lain.

Tanpa NIB, usaha kamu secara administrasi masih dianggap di luar sistem perizinan berusaha yang berlaku saat ini.

Izin Usaha

Izin usaha adalah persetujuan pemerintah yang wajib dimiliki oleh usaha dengan tingkat risiko tinggi sebelum menjalankan kegiatan operasional secara penuh.

Beberapa ciri izin usaha:

• Hanya diwajibkan untuk jenis kegiatan usaha yang dikategorikan berisiko tinggi.

• Umumnya menyangkut sektor yang sensitif, misalnya bidang tertentu di konstruksi, energi, atau kegiatan yang berdampak besar bagi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

• Prosesnya lebih kompleks karena bisa melibatkan persyaratan teknis, dokumen lingkungan, serta verifikasi dari instansi berwenang.

Kalau KBLI usahamu masuk kategori risiko tinggi, NIB saja tidak cukup. Kamu wajib punya NIB + Izin Usaha agar operasional bisnismu benar-benar legal.

Sertifikat Standar

Sertifikat Standar adalah dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha:

• Menyatakan sanggup memenuhi standar tertentu.

• Telah memenuhi standar teknis yang diwajibkan untuk jenis kegiatan usahanya.

Sertifikat Standar umumnya berlaku untuk:

• Usaha risiko menengah rendah.

• Usaha risiko menengah tinggi.

Dalam praktiknya, Sertifikat Standar bisa:

• Terbit berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha.

• Baru dinyatakan berlaku efektif setelah diverifikasi oleh instansi terkait, tergantung jenis usahanya.

Jika disederhanakan:

• NIB → identitas usaha.

• Sertifikat Standar → bukti pemenuhan standar teknis atau operasional.

• Izin Usaha → persetujuan eksplisit pemerintah untuk usaha berisiko tinggi.

3. Checklist: Mana yang Wajib untuk Bisnismu?

Kalau kamu masih bingung apakah cukup punya NIB, atau perlu Sertifikat Standar dan Izin Usaha, gunakan checklist praktis ini.

Sudah Punya NIB atau Belum?

Pertama, jawab dulu pertanyaan ini:

• Apakah usahamu sudah punya NIB yang diterbitkan dari sistem perizinan berusaha?

• Apakah data di NIB sudah sesuai kondisi terbaru (nama usaha, alamat, dan KBLI)?

Kalau belum punya NIB, itu adalah langkah wajib pertama. Tanpa NIB, kamu akan sulit mengurus:

• Sertifikat Standar.

• Izin Usaha.

• Kerja sama dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah.

• Pembukaan rekening perusahaan di bank.

Kenali KBLI dan Risiko Usaha

Setiap kegiatan usaha punya kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Dari kode inilah ditentukan:

• Tingkat risiko kegiatan usaha.

• Dokumen apa saja yang wajib kamu miliki.

Secara garis besar:

• KBLI risiko rendah → cukup NIB.

• KBLI risiko menengah → wajib NIB + Sertifikat Standar.

• KBLI risiko tinggi → wajib NIB + Izin Usaha.

Banyak pelaku usaha yang asal pilih KBLI di awal, lalu bingung saat mengurus perizinan lanjutan. Padahal, KBLI adalah dasar untuk seluruh legalitas berikutnya.

Tiga Pertanyaan Penting untuk Mengukur Kebutuhan Izin

Untuk membantu melihat kebutuhan perizinan, coba jawab tiga pertanyaan ini:

• Apakah kegiatan usaha saya bisa berdampak besar pada lingkungan, kesehatan, atau keselamatan publik?

• Apakah usaha saya melibatkan fasilitas fisik skala besar, pembangunan, atau produksi dengan risiko tinggi?

• Apakah saya menargetkan kerja sama dengan pihak yang ketat soal legalitas, seperti pemerintah, BUMN, atau korporasi besar?

Kalau beberapa jawabanmu adalah “iya”, besar kemungkinan usahamu tidak cukup hanya dengan NIB, dan perlu dicek lagi kebutuhan Sertifikat Standar atau Izin Usaha berdasarkan KBLI yang digunakan.

4. Cara Memulai Mengurus NIB, Sertifikat Standar, dan Izin Usaha

Bagian ini membahas langkah praktis, dari persiapan sampai dokumen beres. Kamu bisa menerapkan sendiri atau menjadikannya bahan diskusi dengan konsultan legalitas.

Siapkan Data Dasar Pemilik dan Usaha

Sebelum mengurus perizinan, pastikan seluruh data dasar sudah siap, misalnya:

• Data pemilik atau pengurus: KTP, NPWP, dan nomor kontak.

• Data badan usaha (kalau berbentuk PT, CV, atau koperasi): akta pendirian, SK pengesahan, dan susunan pengurus.

• Nama usaha dan alamat domisili yang akan digunakan di dokumen resmi.

• Gambaran kegiatan usaha utama sebagai dasar penentuan KBLI.

Data ini akan terus dipakai, bukan hanya untuk pengurusan awal, tetapi juga saat kamu memperbarui data usaha di kemudian hari.

Urus NIB Melalui Sistem Perizinan Berusaha

Setelah data siap, langkah berikutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Secara garis besar prosesnya:

• Membuat atau login akun di sistem perizinan berusaha.

• Mengisi data pelaku usaha (perorangan atau badan usaha).

• Memilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha utama.

• Mengajukan penerbitan NIB sampai nomor resmi terbit.

Begitu NIB terbit, usaha kamu sudah punya identitas resmi. NIB inilah yang menjadi dasar untuk mengurus Sertifikat Standar dan Izin Usaha jika diwajibkan.

Lengkapi Sertifikat Standar atau Izin Usaha

Langkah berikutnya akan berbeda pada setiap usaha, tergantung tingkat risiko:

• Untuk usaha yang wajib Sertifikat Standar, pelaku usaha perlu membaca standar yang berlaku, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar, dan melengkapi dokumen teknis atau administrasi yang diminta.

• Untuk usaha yang wajib Izin Usaha, pelaku usaha perlu mempelajari syarat izin, menyiapkan dokumen pendukung seperti dokumen lingkungan dan persyaratan teknis, lalu mengikuti proses verifikasi sampai izin resmi terbit.

Di tahap ini, banyak pelaku usaha yang memilih menggunakan jasa legalitas agar prosesnya lebih terarah dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu.

Rapikan Domisili dan Dokumen Pendukung

Setelah NIB, Sertifikat Standar, dan Izin Usaha selesai, jangan lupa merapikan:

• Domisili usaha yang tercantum di dokumen (alamat harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan).

• Penyimpanan dokumen perizinan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

• Penggunaan dokumen untuk keperluan penting seperti pembukaan rekening perusahaan, mengikuti tender dan pitching ke klien besar, serta menghadapi pemeriksaan atau verifikasi dari instansi pemerintah.

Jika saat ini kamu menggunakan alamat rumah atau lokasi yang kurang representatif, ini saat yang tepat untuk mempertimbangkan penggunaan alamat kantor yang lebih profesional, misalnya melalui layanan virtual office.

5. Peran Indooffice dalam Legalitas dan Domisili Usaha

Mengurus perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar secara mandiri memang bisa dilakukan, tetapi:

• Tidak semua pemilik usaha punya waktu membaca detail aturan.

• Tidak semua alamat cocok dijadikan domisili usaha formal.

• Banyak pelaku usaha yang ingin fokus ke operasional dan penjualan.

Di sinilah Indooffice dapat menjadi partner yang membantu dari sisi kantor dan domisili usaha.

Melalui layanan yang tersedia di website resmi Indooffice:

• Beranda Indooffice: https://indooffice.co.id/

• Layanan Virtual Office: https://indooffice.co.id/virtual-office/

• Layanan Private Office: https://indooffice.co.id/private_office/

• Layanan Meeting Room: https://indooffice.co.id/meeting-room/

Pelaku usaha bisa mendapatkan:

• Alamat kantor resmi dan strategis yang bisa digunakan sebagai domisili di NIB dan dokumen legalitas.

• Fasilitas kantor seperti penerimaan surat, resepsionis, dan ruang meeting yang profesional.

• Dukungan pendukung legalitas melalui kerja sama dan jaringan mitra Indooffice, sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih terarah.

Dengan bantuan seperti ini, kamu bisa lebih fokus mengembangkan bisnis, sementara urusan domisili dan penunjang legalitas dibantu pihak yang sudah berpengalaman di dunia perkantoran.

FAQ

Apakah semua usaha wajib punya NIB?

Ya. Dalam sistem perizinan berusaha yang sekarang, NIB adalah identitas dasar pelaku usaha. Tanpa NIB, kamu akan kesulitan mengurus perizinan lanjutan, kerja sama bisnis, dan pembiayaan.

Kalau sudah punya NIB, apakah masih perlu dokumen lain?

Tergantung jenis usaha. Jika kegiatan usahamu termasuk kategori risiko menengah atau tinggi, kamu tetap wajib memiliki Sertifikat Standar atau Izin Usaha, sesuai dengan KBLI dan aturan yang berlaku.

Apa perbedaan paling sederhana antara NIB, Sertifikat Standar, dan Izin Usaha?

Ringkasnya:
NIB adalah identitas usaha, Sertifikat Standar adalah bukti pemenuhan standar kegiatan usaha, dan Izin Usaha adalah persetujuan khusus pemerintah untuk usaha yang berisiko tinggi.

UMKM jualan online cukup NIB saja atau perlu yang lain?

Banyak UMKM dengan kegiatan sederhana memang cukup dengan NIB. Namun tetap perlu dicek KBLI dan risiko usahanya. Jika di kemudian hari kegiatan usaha bertambah kompleks, bisa jadi ada kewajiban tambahan berupa Sertifikat Standar atau Izin Usaha.

Apakah domisili rumah boleh dipakai sebagai alamat usaha?

Tergantung regulasi daerah dan bentuk badan usaha. Untuk beberapa jenis badan usaha, terutama PT di kota besar, domisili rumah kurang disarankan. Di sini virtual office dari Indooffice bisa menjadi solusi domisili kantor yang lebih rapi dan profesional.

Tentang Indooffice

Indooffice adalah penyedia virtual office, private office, coworking space, dan meeting room yang berlokasi di area strategis. Indooffice membantu pelaku usaha yang ingin:

• Memiliki alamat kantor resmi dan kredibel tanpa biaya sewa besar.

• Memiliki domisili usaha yang layak ditulis di NIB, akta, dan dokumen legalitas lainnya.

• Menunjang aktivitas bisnis dengan fasilitas kantor yang profesional.

Informasi lengkap tentang layanan Indooffice dapat kamu lihat di:
https://indooffice.co.id/

Penutup

Memahami perbedaan NIB, izin usaha, dan Sertifikat Standar di tahun 2026 adalah langkah penting jika kamu ingin bisnis yang:

• Resmi dan aman secara hukum.

• Lebih mudah dipercaya klien dan mitra.

• Siap berkembang ke level yang lebih tinggi.

Langkah praktisnya:

• Pastikan kamu sudah memiliki NIB.

• Cek kembali KBLI dan tingkat risiko usahamu.

• Lengkapi Sertifikat Standar atau Izin Usaha jika diwajibkan.

• Rapikan domisili usaha, misalnya dengan memanfaatkan layanan virtual office dari Indooffice.

Dengan fondasi legalitas yang kuat, kamu bisa melangkah lebih jauh tanpa dibayangi kekhawatiran soal izin usaha dan administrasi.

PT Perorangan 2025: Cara Daftar OSS RBA Modal Kecil

Di tahun 2025, banyak pelaku usaha mikro dan kecil mulai sadar bahwa legalitas usaha bukan cuma soal punya nama brand di media sosial, tetapi juga punya badan hukum resmi. Salah satu solusi yang banyak dicari adalah PT perorangan 2025, yaitu skema pendirian PT khusus pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses yang lebih sederhana dan modal yang fleksibel.

Melalui skema ini, kamu bisa memiliki Perseroan Terbatas dengan pendiri tunggal, modal yang disesuaikan kemampuan, dan proses pendaftaran yang dilakukan secara online melalui sistem perizinan berusaha yang terhubung dengan OSS RBA.

Artikel ini menjadi panduan lengkap PT perorangan 2025: mulai dari pengertian, syarat, modal, langkah-langkah daftar PT perorangan lewat OSS RBA, perbedaan dengan PT biasa, sampai bagaimana Indooffice bisa membantu urusan legalitas dan domisili usaha.

1. Apa Itu PT Perorangan 2025 dan Kenapa Cocok untuk Modal Kecil

PT perorangan (sering disebut perseroan perorangan atau PT UMK) adalah bentuk Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang WNI dan diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Beberapa ciri PT perorangan:

• Pendirinya satu orang WNI yang sekaligus dapat menjadi pemegang saham dan direktur.
• Ditujukan untuk usaha yang masuk kategori mikro atau kecil.
• Berbentuk badan hukum, bukan sekadar usaha dagang biasa.
• Proses pendirian dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Keuntungan PT perorangan bagi pelaku usaha bermodal kecil:

• Usaha terlihat lebih profesional di mata klien karena sudah berbadan hukum.
• Lebih mudah menjalin kerja sama B2B dengan perusahaan lain yang mensyaratkan lawan transaksi berbadan hukum.
• Pengelolaan keuangan dan pajak lebih rapi karena keuangan usaha dan pribadi lebih mudah dipisahkan.
• Akses ke perbankan dan pendanaan biasanya lebih terbuka dibanding usaha atas nama pribadi.

2. Syarat PT Perorangan 2025 yang Wajib Dipahami

Sebelum membahas cara daftar PT perorangan 2025 lewat OSS RBA, penting untuk memahami syarat-syarat dasarnya. Secara garis besar, syarat PT perorangan 2025 meliputi:

• Pendiri adalah Warga Negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, dan cakap hukum.
• Hanya ada satu pemegang saham yang dapat merangkap sebagai direktur.
• Usaha yang dijalankan termasuk kategori Usaha Mikro atau Kecil sesuai ketentuan modal dan/atau omzet yang berlaku.
• Memiliki alamat domisili usaha yang jelas, bisa berupa kantor atau ruko milik sendiri, sewa, atau menggunakan layanan Virtual Office di gedung perkantoran yang sah.
• Menentukan kegiatan usaha dan mencocokkannya dengan Kode KBLI yang resmi.
• Menyiapkan data pendukung seperti KTP, NPWP, email aktif, nomor handphone, dan informasi lain yang dibutuhkan saat pengisian data.

Jika syarat-syarat ini sudah siap, proses pendaftaran PT perorangan secara online akan jauh lebih mudah.

3. Berapa Modal dan Biaya PT Perorangan?

Pertanyaan yang sering muncul adalah: “Berapa modal minimal PT perorangan?”

Secara regulasi, modal dasar PT perorangan ditentukan sendiri oleh pendiri, selama masih memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil. Tidak ada ketentuan angka minimal yang memaksa harus sekian puluh atau ratus juta rupiah.

Hal yang perlu dibedakan:

• Modal usaha yang digunakan untuk mengukur apakah usaha termasuk mikro atau kecil, yang mengacu pada aturan pemerintah tentang UMK.
• Modal dasar dan modal disetor PT perorangan yang dicantumkan oleh pendiri pada pernyataan pendirian dan di sistem yang digunakan.

Sementara itu, biaya buat PT perorangan 2025 dalam praktik biasanya mencakup:

• Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan yang berlaku.
• Biaya jasa konsultan atau jasa pengurusan bila menggunakan pihak ketiga.
• Biaya domisili usaha, misalnya bila menggunakan Virtual Office Indooffice.
• Biaya tambahan seperti materai, administrasi bank, dan kebutuhan dokumen lainnya.

Besaran biaya bisa berbeda tergantung paket dan penyedia layanan. Namun secara umum, pendirian PT perorangan lebih ringan dan terjangkau dibanding PT biasa, sehingga cocok untuk pelaku UMK.

4. Langkah-Langkah Daftar PT Perorangan lewat OSS RBA

Berikut langkah-langkah daftar PT perorangan lewat OSS RBA secara garis besar:

1. Menyiapkan data dan dokumen
   Siapkan KTP dan NPWP pendiri, email aktif, nomor HP, alamat domisili usaha (kantor atau Virtual Office), gambaran kegiatan usaha, KBLI yang akan digunakan, dan estimasi modal usaha.
2. Membuat akun di sistem yang terhubung dengan OSS RBA
   Lakukan registrasi sebagai pelaku usaha, kemudian verifikasi email atau nomor HP sesuai petunjuk di sistem.
3. Mengisi data pendirian PT perorangan
   Isi data pendiri (identitas dan alamat), tentukan nama PT perorangan, pilih KBLI yang sesuai, tentukan modal dasar dan modal disetor, lalu isi pernyataan pendirian secara elektronik.
4. Menerbitkan NIB dan dokumen pendirian
   Setelah pernyataan pendirian disetujui di sistem, akan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendirian PT perorangan yang bisa diunduh dan disimpan untuk kebutuhan bank, pajak, dan kerja sama bisnis.
5. Mengurus izin usaha atau Sertifikat Standar (jika diperlukan)
   Untuk beberapa jenis usaha, mungkin diperlukan Sertifikat Standar atau izin tambahan. Proses ini tetap dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi dengan OSS RBA.

Detail tampilan dan menu di sistem bisa berubah seiring pembaruan pemerintah, tetapi alur besarnya kurang lebih seperti di atas.

Kalau ingin melihat langsung panduan terbaru dari pemerintah, kamu bisa mengakses situs resmi OSS RBA yang dikelola pemerintah Indonesia.

5. Cara Buat PT Perorangan 2025 Secara Online Tanpa Ribet

Secara teori, cara buat PT perorangan online bisa dilakukan sendiri. Namun di lapangan, banyak pelaku usaha yang merasa bingung, terutama saat memilih KBLI dan mengisi data di sistem.

Agar proses lebih mudah dan tidak berbelit, perhatikan beberapa tips berikut:

• Pastikan data identitas konsisten antara KTP, NPWP, dan data lain.
• Gunakan email dan nomor HP yang benar-benar aktif.
• Siapkan kode KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan usaha sebelum mulai mengisi data.
• Pertimbangkan penggunaan Virtual Office jika alamat rumah kurang ideal dijadikan domisili usaha.
• Simpan seluruh dokumen digital seperti NIB, pernyataan pendirian, dan dokumen lain di satu folder khusus, baik di komputer maupun di cloud.

Dengan persiapan seperti ini, proses pendaftaran PT perorangan lewat sistem akan terasa jauh lebih ringan.

6. Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa

Supaya lebih yakin memilih, berikut beberapa perbedaan PT perorangan dan PT biasa:

• Jumlah pendiri
  PT perorangan didirikan oleh satu orang WNI, sedangkan PT biasa minimal dua pihak (orang atau badan hukum).
• Skala usaha
  PT perorangan ditujukan untuk usaha yang masuk kategori mikro atau kecil, sedangkan PT biasa cocok untuk skala usaha yang bisa lebih besar.
• Struktur organ perusahaan
  PT perorangan memiliki struktur lebih sederhana, sedangkan PT biasa mengenal RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang lebih formal.
• Fleksibilitas modal
  Modal dasar PT perorangan lebih fleksibel dan ditentukan pendiri dalam koridor UMK, sedangkan pada PT biasa modal biasanya disepakati beberapa pendiri dan cenderung lebih besar.
• Kebutuhan jangka panjang
  PT perorangan cocok untuk usaha yang masih dikelola sendiri atau tim kecil, sedangkan PT biasa lebih pas bila sejak awal sudah dirancang untuk punya beberapa pemegang saham, calon investor, dan rencana ekspansi besar.

Jika di kemudian hari usaha berkembang, pemegang saham bertambah, atau usahamu tidak lagi memenuhi kriteria UMK, PT perorangan dapat diubah menjadi PT biasa melalui prosedur hukum yang berlaku.

7. PT Perorangan: Apakah Bisa Dapat NIB?

Pertanyaan yang sering muncul: “PT perorangan apakah bisa dapat NIB?”

Jawabannya: bisa, dan justru NIB adalah salah satu hasil utama dari proses pendirian PT perorangan.

Ketika proses pendaftaran PT perorangan selesai dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan OSS RBA, akan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

• Identitas resmi perusahaan di sistem perizinan berusaha.
• Dasar menjalankan kegiatan usaha secara legal.
• Pintu masuk untuk pengurusan izin lanjutan, pendaftaran pajak, dan berbagai kebutuhan administrasi lain.

Tanpa NIB, legalitas usaha belum lengkap. Karena itu, penerbitan NIB menjadi bagian penting dalam proses pendirian PT perorangan.

8. Indooffice: Bantu Pendirian PT Perorangan dan Domisili Virtual Office

Secara teori, semua langkah tadi bisa kamu jalankan sendiri. Namun banyak pelaku usaha yang merasa lebih nyaman bila ada pihak yang mendampingi, sehingga mereka bisa fokus pada produk, pelayanan, dan pemasaran.

Indooffice dapat membantu kamu dalam beberapa hal berikut:

• Memberikan konsultasi pilihan badan usaha (termasuk PT perorangan) dan KBLI yang relevan dengan rencana dan aktivitas bisnismu.
• Mendampingi pengurusan PT perorangan mulai dari pengumpulan data, pengisian informasi di sistem, sampai terbit dokumen pendirian dan NIB.
• Menyediakan Virtual Office sebagai alamat domisili usaha di gedung perkantoran yang sah, yang dapat digunakan untuk kebutuhan NIB, NPWP Badan, hingga proses PKP (sesuai ketentuan pajak), sekaligus layanan tambahan seperti penerimaan surat dan akses ruang meeting sesuai paket.
• Menawarkan paket bundling PT perorangan dan Virtual Office sehingga kamu langsung mendapatkan badan hukum dan domisili usaha yang siap dipakai untuk proposal, profil perusahaan, dan kerja sama bisnis.

Dengan dukungan seperti ini, kamu tidak perlu mempelajari semua detail teknis sendirian. Kamu bisa fokus mengembangkan usaha, sementara urusan legalitas dan alamat kantor dibantu oleh tim yang berpengalaman.

FAQ PT Perorangan 2025

1. PT perorangan cocok untuk usaha seperti apa?
   PT perorangan cocok untuk usaha mikro dan kecil seperti online shop, jasa kreatif, konsultan, kuliner rumahan, agency digital, freelancer yang ingin naik kelas, dan berbagai usaha lain yang dikelola satu orang tetapi membutuhkan badan hukum.
2. Apakah pendirian PT perorangan pasti terkait OSS RBA?
   Perizinan berusaha, termasuk penerbitan NIB, berjalan melalui sistem yang terintegrasi dengan OSS RBA. Dalam praktiknya, proses pendaftaran PT perorangan akan tetap bersentuhan dengan sistem tersebut, baik kamu mengurus sendiri maupun menggunakan jasa pendamping.
3. Apakah boleh menggunakan alamat rumah sebagai domisili PT perorangan?
   Hal ini bergantung pada aturan zonasi dan kebijakan daerah. Di beberapa wilayah, penggunaan alamat rumah sebagai domisili PT bisa menimbulkan pertanyaan saat audit atau kerja sama dengan pihak lain. Karena itu, banyak pelaku usaha memilih menggunakan Virtual Office di zona komersial sebagai solusi yang lebih aman dan profesional.
4. Apakah PT perorangan tetap wajib membayar pajak?
   Ya. PT perorangan adalah badan hukum yang memiliki kewajiban perpajakan. Setelah memiliki NIB dan NPWP Badan, kamu perlu melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apakah satu orang boleh mendirikan lebih dari satu PT perorangan?
   Terdapat pembatasan tertentu terkait jumlah PT perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dalam periode tertentu. Jika kamu berencana memiliki beberapa entitas usaha, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan atau layanan pengurusan seperti Indooffice.
6. Bisakah PT perorangan diubah menjadi PT biasa?
   Bisa. Jika usaha berkembang, pemegang saham bertambah, atau usahamu tidak lagi memenuhi kriteria UMK, struktur PT perorangan dapat diubah menjadi PT biasa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Tentang Indooffice

Indooffice adalah penyedia:

• Virtual Office
• Private Office
• Meeting Room
• Layanan pengurusan legalitas usaha

Dengan lokasi yang strategis dan legalitas yang jelas, Indooffice membantu UMKM, freelancer, startup, hingga perusahaan berkembang yang membutuhkan alamat kantor representatif sekaligus dukungan pengurusan legalitas seperti PT, PT perorangan, CV, dan badan usaha lainnya.

Penutup

PT perorangan 2025 adalah salah satu jalan paling realistis bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki status badan hukum dengan modal yang fleksibel dan proses pendaftaran yang bisa dilakukan secara online lewat sistem yang terhubung dengan OSS RBA.

Jika kamu merasa usaha sudah saatnya naik kelas tetapi masih bingung dengan syarat PT perorangan 2025, cara buat PT perorangan online, biaya buat PT perorangan, dan perbedaan PT perorangan dan PT biasa, kamu bisa mulai dari panduan ini.

Selanjutnya, bila kamu tidak ingin repot menghadapi detail teknis OSS, KBLI, dan domisili usaha, kamu bisa bekerja sama dengan pihak yang berpengalaman seperti Indooffice. Dengan begitu, kamu dapat fokus mengembangkan usaha, sementara urusan legalitas dan alamat kantor ditangani oleh tim yang memang ahli di bidangnya

Catatan: ketentuan mengenai PT perorangan, OSS RBA, dan UMK bisa berubah mengikuti regulasi terbaru. Pastikan selalu mengecek aturan yang berlaku atau konsultasi dengan tim Indooffice sebelum mengambil keputusan penting.

 

Legalitas Usaha 2025: Panduan Praktis NIB & NPWP Badan

Memulai bisnis di tahun 2025 jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu, karena proses perizinan sudah terpusat lewat sistem OSS RBA. Tapi di sisi lain, banyak pemilik usaha masih bingung soal legalitas usaha 2025:

• Apakah cukup hanya punya NIB?
• Kapan harus punya NPWP Badan?
• Bagaimana kalau alamat rumah tidak bisa dipakai sebagai alamat perusahaan?
• Izin apa saja yang wajib dimiliki kalau ingin kerja sama dengan perusahaan besar atau ikut tender?

Kebingungan inilah yang akhirnya membuat banyak UMKM sulit naik kelas. Usaha jalan, tetapi tidak bisa buka rekening perusahaan, tidak lolos verifikasi marketplace atau payment gateway, dan sering dianggap “kurang profesional” oleh calon klien.

Artikel ini menyajikan checklist legalitas usaha 2025 yang bisa kamu jadikan panduan. Disusun sederhana, dengan format angka dan bullet agar mudah dibaca. Di bagian akhir, kamu juga akan melihat bagaimana Indooffice bisa membantu mengurus semuanya lewat satu pintu, mulai dari legalitas hingga Virtual Office yang resmi dan siap audit.

1. Legalitas Usaha: Kenapa Penting?

Sebelum masuk ke checklist, penting untuk paham dulu kenapa legalitas usaha tidak boleh diabaikan.

Legalitas usaha yang rapi akan:

• Menjadi bukti bahwa bisnismu diakui secara resmi oleh pemerintah.
• Membuka peluang kerja sama B2B, tender pemerintah, dan proyek dengan perusahaan besar.
• Dibutuhkan untuk membuka rekening bank perusahaan.
• Menjadi dasar kewajiban dan hak perpajakan.
• Menaikkan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis.

Tanpa legalitas yang jelas, usaha akan:

• Sulit dipercaya pihak ketiga.
• Terbatas di transaksi kecil dan informal.
• Sulit mendapatkan modal, investor, maupun pinjaman bank.
• Berisiko terkena masalah hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa.

2. Checklist Legalitas Usaha 2025

Bagian ini adalah inti: daftar dokumen legal yang perlu kamu miliki di tahun 2025, terutama kalau ingin bisnismu resmi, aman, dan bisa berkembang besar.

1) Identitas Pemilik dan Dokumen Dasar

• KTP dan NPWP Pribadi
  Dibutuhkan sebagai data pemilik/pengurus dalam pendirian PT, CV, ataupun pembuatan NIB perorangan.
• Akta Pendirian Perusahaan
  Berisi nama perusahaan, alamat, bidang usaha (KBLI), modal, dan susunan pemegang saham. Dibuat oleh notaris (untuk PT dan CV).
• SK Pengesahan Menteri Hukum & HAM
  Untuk PT, SK ini adalah bukti bahwa badan hukum perusahaanmu telah disahkan oleh negara.

2) Legalitas dari OSS RBA

• NIB (Nomor Induk Berusaha)
  Ini adalah “KTP”-nya perusahaan. Wajib dimiliki semua pelaku usaha yang ingin diakui secara resmi.
• Sertifikat Standar
  Dibutuhkan untuk usaha dengan risiko menengah, misalnya restoran, salon kecantikan, klinik tertentu, dan beberapa jenis jasa lainnya.
• Izin Operasional / Komersial
  Diperlukan untuk usaha berisiko menengah tinggi hingga tinggi. Prosesnya biasanya melibatkan verifikasi dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan.

Untuk penjelasan izin ini, kamu tetap bisa merujuk ke situs resmi OSS RBA di https://oss.go.id.

3) Legalitas Perpajakan

• NPWP Badan Usaha
  Wajib untuk PT dan CV. Tanpa NPWP Badan, perusahaan tidak bisa melaksanakan kewajiban pajak badan dan akan kesulitan bekerja sama dengan perusahaan besar.
• SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
  Menjelaskan status wajib pajak dan kewajiban pajak yang melekat pada perusahaanmu.
• PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  Tidak wajib untuk semua, tetapi sangat penting jika:
  • Perusahaanmu melayani klien korporat yang butuh faktur pajak.
  • Omzet berpotensi melampaui batas tertentu.

Banyak perusahaan besar mensyaratkan vendor mereka sudah berstatus PKP.

4) Domisili Usaha (Alamat Kantor Resmi)

• Alamat Domisili Usaha
  Dibutuhkan untuk pendirian PT, pembuatan NIB, NPWP Badan, hingga PKP dan kontrak kerja sama.

Masalah umum di lapangan:

• Alamat rumah sering berada di zona pemukiman, bukan zona komersial.
• Ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alamat rumah dijadikan domisili PT.
• Dalam tender atau audit pajak, alamat rumah sering dipertanyakan.

Solusi praktis:

• Menggunakan Virtual Office yang resmi dan berada di zona komersial, seperti
  Virtual Office Indooffice.

Dengan virtual office yang legal, perusahaan bisa mendapatkan surat domisili dan alamat kantor yang layak untuk dokumen resmi, proposal, dan kontrak.

5) Rekening Bank Perusahaan

• Rekening atas nama perusahaan
  Penting untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis serta diperlukan oleh banyak klien B2B.

Dokumen yang biasanya diminta bank:

• NIB
• NPWP Badan
• Akta Pendirian
• SK Pengesahan Menkumham
• Surat domisili usaha (jika diminta)

6) Dokumen Operasional Perusahaan

• Surat perjanjian kerja sama
• Draft kontrak jasa atau jual beli
• Kwitansi dan invoice resmi perusahaan
• SOP internal dan struktur organisasi
• Surat kuasa jika ada perwakilan

Dokumen-dokumen ini akan sering dipakai saat menghadapi klien corporate, tender, atau kerja sama jangka panjang.

7) Legalitas Tambahan untuk UMKM yang Mau Naik Kelas

• Sertifikat Halal untuk usaha makanan, minuman, atau produk konsumsi tertentu.
• Hak Merek (HKI) untuk melindungi nama dan logo brand.
• IUMK bagi pelaku usaha mikro, terutama yang masih di skala kecil dan lokal.

3. Cara Menentukan Legalitas yang Tepat untuk Bisnismu

Tidak semua usaha punya kebutuhan legalitas yang persis sama. Berikut panduan singkat agar kamu tidak salah langkah:

1) Tentukan Bentuk Usaha

• NIB Perorangan
• PT Perorangan
• PT biasa
• CV

Semakin besar target dan risiko usahamu, semakin kuat disarankan memakai badan usaha seperti PT.

2) Tentukan KBLI yang Sesuai

• KBLI menentukan jenis kegiatan usaha yang diakui negara.
• Salah pilih KBLI bisa membuat izin tidak sesuai, bahkan membuat pengajuan izin tambahan ditolak.
• Kalau ragu, sebaiknya diskusikan dengan konsultan legalitas.

3) Cek Risiko Usaha di OSS RBA

• Risiko rendah → biasanya cukup NIB.
• Risiko menengah → perlu Sertifikat Standar.
• Risiko menengah–tinggi atau tinggi → perlu izin operasional yang lebih ketat.

Dengan memahami risiko, kamu jadi tahu: cukup NIB saja, atau perlu izin tambahan.

4) Tentukan Kapan Perlu PKP

Perusahaan yang melayani klien besar biasanya butuh status PKP supaya bisa menerbitkan faktur pajak. Ini penting terutama kalau:

• Kamu ingin main di proyek B2B.
• Kamu ingin ikut tender atau masuk vendor list perusahaan.

4. Proses Pengurusan Legalitas Usaha dari Nol

Berikut alur praktis yang bisa kamu jadikan panduan:

1) Tentukan Bentuk Badan Usaha

• Pilih apakah mau NIB Perorangan, PT Perorangan, PT, atau CV.
• Sesuaikan dengan rencana jangka panjang, kebutuhan kepercayaan klien, dan skala bisnis.

2) Tentukan Domisili Usaha

• Jika belum punya kantor sendiri, gunakan Virtual Office yang legal dan siap untuk NIB, NPWP, serta PKP.
• Indooffice menyediakan opsi domisili di berbagai lokasi strategis.

3) Urus Akta dan SK Menkumham (Untuk PT/CV)

• Dilakukan melalui notaris.
• Pastikan isi akta sudah mengakomodasi rencana jangka panjang (jenis usaha, modal, komposisi saham).

4) Daftarkan NIB melalui OSS RBA

• Isi data perusahaan dan pemilik, pilih KBLI, dan tanda tangani pernyataan mandiri.
• Setelah selesai, simpan dan cetak NIB.

5) Urus Sertifikat Standar atau Izin Operasional

• Cek di OSS apakah usaha kamu wajib sertifikat standar atau izin khusus.
• Siapkan dokumen pendukung sesuai permintaan sistem.

6) Urus NPWP Badan dan SKT

• Daftar ke Kantor Pajak sesuai domisili perusahaan.
• Pastikan dokumen seperti akta, SK, dan NIB sudah lengkap.

7) Ajukan PKP (Jika Diperlukan)

• Siapkan dokumen tambahan seperti kontrak, invoice, atau bukti aktivitas usaha.
• Kantor pajak akan memverifikasi sebelum menerbitkan status PKP.

8) Buka Rekening Bank Perusahaan

• Datangi bank pilihanmu dengan membawa seluruh dokumen legalitas yang sudah jadi.
• Gunakan rekening perusahaan untuk semua transaksi bisnis.

9) Lengkapi Dokumen Operasional Internal

• Susun template kontrak, invoice, dan SOP sederhana.
• Ini akan sangat membantu ketika mulai menjalin kerja sama dengan klien yang lebih besar.

5. Layanan Indooffice untuk Membantu Legalitas Usaha

Mengurus semua langkah di atas sendiri memang bisa, tetapi memakan waktu dan energi. Di sinilah Indooffice bisa membantu sebagai solusi satu pintu.

Beberapa layanan yang tersedia:

• Pendirian PT dan CV.
• Pengurusan NIB dan perizinan melalui OSS RBA.
• Pengurusan NPWP Badan dan pendampingan PKP.
• Penyediaan Virtual Office legal di zona komersial.
• Sewa Meeting Room dan Private Office untuk kebutuhan meeting dengan klien atau operasional harian.
• Konsultasi pemilihan KBLI dan regulasi terbaru yang relevan dengan bisnismu.

FAQ Legalitas Usaha 2025

• Apakah cukup hanya punya NIB?
  Tidak selalu. Banyak jenis usaha yang juga membutuhkan Sertifikat Standar atau izin operasional khusus.
• Apakah alamat rumah boleh dipakai sebagai domisili usaha?
  Tergantung aturan daerah dan jenis usaha. Untuk PT dan kebutuhan PKP, lebih aman memakai alamat kantor di zona komersial atau Virtual Office yang legal.
• Kapan saya butuh NPWP Badan?
  Begitu kamu mendirikan PT atau CV, NPWP Badan wajib diurus agar bisa melaksanakan kewajiban pajak dan transaksi resmi.
• Siapa yang cocok menggunakan layanan Indooffice?
  UMKM, startup, freelancer/agency, hingga perusahaan yang ingin punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa kantor besar.
• Apakah Virtual Office Indooffice bisa dipakai untuk PKP?
  Ya, karena berlokasi di zona komersial dan didukung dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan perpajakan.

Tentang Indooffice

Indooffice adalah penyedia Virtual Office, Private Office, dan Meeting Room dengan lokasi strategis dan legalitas yang jelas. Selain ruang kerja, Indooffice juga menyediakan layanan pendukung bisnis seperti pengurusan legalitas, konsultasi perizinan, hingga paket bundling kantor + legalitas untuk pemilik usaha yang ingin praktis.

Penutup

Legalitas usaha bukan sekadar formalitas di atas kertas. Di tahun 2025, legalitas yang lengkap menjadi pembeda antara usaha yang hanya bertahan dan usaha yang siap tumbuh besar, dipercaya klien, dan mudah mendapatkan peluang baru.

Dengan mengikuti checklist legalitas usaha 2025 di atas dan memanfaatkan dukungan dari Indooffice, kamu bisa membangun bisnis yang resmi, aman, dan kredibel, tanpa harus pusing mengurus semua detail teknis sendirian.

Jika kamu ingin konsultasi atau langsung mulai mengurus legalitas dan domisili usaha, kamu bisa menghubungi tim Indooffice melalui website resmi:
https://indooffice.co.id

Jasa Pengurusan SBUJK Profesional dan Terpercaya di Indooffice.co.id

Legalitas adalah fondasi utama dalam menjalankan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Tanpa dokumen resmi seperti Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), perusahaan tidak akan bisa mengikuti tender, menjalin kerja sama resmi, atau bahkan menjalankan kegiatan operasional secara sah. Indooffice.co.id hadir sebagai mitra terpercaya Anda dalam mengurus legalitas usaha konstruksi dengan mudah, cepat, dan terjamin.

Apa Itu SBUJK?

SBUJK adalah singkatan dari Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, yaitu dokumen resmi yang membuktikan bahwa sebuah badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah terakreditasi oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

SBUJK menjadi bukti bahwa perusahaan Anda:

• Memiliki struktur organisasi dan manajemen yang jelas
• Memiliki tenaga kerja bersertifikat (SKA/SKT)
• Telah memenuhi klasifikasi dan subklasifikasi tertentu
• Layak mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta

Tanpa SBUJK, perusahaan konstruksi tidak dapat menjalankan usaha secara legal dan akan sulit untuk dipercaya oleh calon klien atau mitra kerja.

Paket Harga Pengurusan SBU & KTA

Indooffice.co.id menawarkan paket lengkap untuk pengurusan SBU dan KTA (Kartu Tanda Anggota) dengan harga yang kompetitif dan transparan. Kami memahami bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan berbeda, sehingga kami menyediakan pilihan paket sebagai berikut:

Paket	Layanan Termasuk	Harga Mulai
Basic	SBUJK + KTA (Skala kecil)	Rp 4.500.000,-
Standard	SBUJK + KTA + Keanggotaan Asosiasi	Rp 6.500.000,-
Premium	Semua layanan di atas + Konsultasi & Pendampingan	Rp 9.000.000,-

Harga dapat berbeda tergantung pada klasifikasi/subklasifikasi usaha, jumlah tenaga ahli, dan wilayah kerja. Tim kami siap memberikan estimasi biaya yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Izin-izin Terkait Konstruksi Lainnya

Selain SBUJK dan KTA, perusahaan jasa konstruksi juga wajib memiliki sejumlah perizinan lain untuk mendukung operasional usaha. Indooffice.co.id dapat membantu pengurusan izin-izin berikut:

1. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) – Izin resmi dari pemerintah yang memungkinkan perusahaan menjalankan usaha konstruksi secara legal di Indonesia.
2. SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) – Sertifikat untuk tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi.
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) – Identitas resmi badan usaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS.
4. Sertifikat ISO – Sertifikasi mutu untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing perusahaan.
5. Tanda Daftar Usaha dan Domisili – Persyaratan administratif yang masih dibutuhkan di beberapa daerah.

Kami menyediakan layanan pengurusan menyeluruh dari hulu ke hilir agar perusahaan Anda siap mengikuti tender tanpa hambatan.

Persyaratan Pengurusan IUJK

IUJK adalah izin yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua perusahaan konstruksi. Tanpa IUJK, perusahaan tidak bisa dianggap sah secara hukum untuk menjalankan usaha konstruksi. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk pengurusan IUJK:

Dokumen Badan Usaha:

• Akta Pendirian dan perubahan (jika ada)
• SK Kemenkumham
• NPWP Perusahaan
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• Domisili usaha

Dokumen Direktur/Penanggung Jawab:

• KTP dan NPWP Direktur
• Email aktif dan nomor HP
• Pas foto 3×4 berwarna

Dokumen Tenaga Ahli:

• SKA/SKT sesuai klasifikasi bidang
• Ijazah, KTP, dan pas foto tenaga ahli

Tambahan:

• Bukti kepemilikan atau sewa kantor
• Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu dari tenaga ahli
• Surat rekomendasi dari asosiasi konstruksi

Kami bantu menyiapkan dan memverifikasi seluruh dokumen agar proses pengurusan berjalan lancar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa lama proses pengurusan SBUJK dan IUJK?
A: Proses umumnya memakan waktu 2-3 minggu tergantung kelengkapan dokumen dan jenis klasifikasi usaha.

Q: Apakah perusahaan baru bisa mengurus SBUJK?
A: Bisa, asalkan sudah memiliki akta, NIB, dan tenaga ahli bersertifikat.

Q: Apakah harga sudah termasuk keanggotaan asosiasi?
A: Ya, untuk paket Standard dan Premium sudah termasuk keanggotaan asosiasi resmi.

Q: Apakah bisa bantu jika belum punya tenaga ahli?
A: Bisa. Kami memiliki jaringan tenaga ahli bersertifikat SKA dan SKT yang siap membantu.

Q: Apakah Indooffice memberikan jaminan izin terbit?
A: Ya, selama semua dokumen dan persyaratan sesuai regulasi, kami jamin izin Anda terbit.

Mengapa IUJK Sangat Penting?

1. Legalitas Resmi – IUJK menjadi bukti bahwa usaha konstruksi Anda diakui oleh negara.
2. Syarat Tender Proyek – Untuk mengikuti tender proyek pemerintah dan BUMN, IUJK adalah syarat wajib.
3. Meningkatkan Kredibilitas Usaha – Klien dan mitra akan lebih percaya pada perusahaan yang legal dan terdaftar.
4. Memperluas Skala Proyek – Dengan izin lengkap, perusahaan Anda bisa mengikuti proyek berskala nasional hingga internasional.
5. Menghindari Sanksi Hukum – Tanpa IUJK, Anda berisiko dikenai denda atau pembekuan usaha.

Risiko Jika Tidak Mengurus Legalitas Konstruksi

Masih banyak perusahaan konstruksi yang menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan izin resmi. Padahal, risiko yang bisa muncul sangat besar, antara lain:

• Gagal ikut tender proyek besar karena tidak memiliki SBUJK atau IUJK.
• Dikenakan sanksi hukum oleh pemerintah daerah jika diketahui beroperasi tanpa izin.
• Kehilangan kepercayaan klien atau mitra, terutama dalam proyek swasta berskala besar.
• Tidak bisa mencantumkan nama perusahaan dalam laporan proyek resmi.
• Tidak bisa mengembangkan usaha ke tingkat nasional, karena terbatasnya izin.

Dengan kata lain, legalitas bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut masa depan dan reputasi perusahaan Anda.

Update Regulasi SBUJK dan IUJK Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, Kementerian PUPR dan LPJK terus memperketat dan menyempurnakan regulasi terkait perizinan jasa konstruksi. Salah satu perubahan signifikan adalah wajibnya digitalisasi seluruh proses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan penggunaan sistem LPJK Online yang terintegrasi.

Artinya, proses pengajuan SBUJK, KTA, dan IUJK tidak lagi bisa dilakukan manual atau semi-manual, dan semua badan usaha wajib memiliki akun OSS yang aktif, serta menguasai sistem pendaftaran elektronik.

Bagi banyak pelaku usaha, proses digitalisasi ini cukup membingungkan karena melibatkan banyak tahapan teknis, verifikasi silang antar lembaga (OSS, LSBU, asosiasi, dan LPJK), hingga pengunggahan dokumen yang harus sesuai format tertentu. Inilah mengapa menggunakan jasa profesional seperti Indooffice.co.id menjadi pilihan cerdas untuk memastikan semua proses dilakukan dengan benar tanpa risiko penolakan.

Mengapa Memilih Indooffice.co.id?

Sebagai biro jasa legalitas usaha yang sudah menangani ribuan klien dari berbagai sektor, Indooffice.co.id memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh biro jasa lainnya:

• Pengalaman Lebih dari 9 Tahun – Kami sudah berpengalaman dalam mengurus SBU, IUJK, KTA, dan legalitas lainnya sejak lama.
• Tim Ahli Profesional – Kami memiliki tim konsultan berpengalaman dan jaringan tenaga ahli yang luas.
• Harga Transparan – Semua biaya kami sampaikan di awal, tanpa biaya tersembunyi.
• Proses Cepat dan Efisien – Kami terhubung langsung dengan sistem OSS dan asosiasi konstruksi.
• Konsultasi Gratis – Anda bisa berdiskusi dulu dengan tim kami sebelum mengambil keputusan.
• Layanan Lengkap dan Terpadu – Dari awal pengurusan hingga izin terbit, kami dampingi secara menyeluruh.

Keunggulan Layanan Indooffice Dibanding Biro Jasa Lainnya

• Berpengalaman lebih dari 5 tahun
• Harga transparan dan kompetitif
• Tim ahli berpengalaman dan profesional
• Proses cepat karena terhubung OSS dan asosiasi resmi
• Konsultasi gratis sebelum deal layanan
• Layanan lengkap dari awal sampai izin terbit

Hubungi Kami Sekarang

Jangan Biarkan Legalitas Usaha Jadi Hambatan – Bersama Indooffice, Urus Izin Usaha Konstruksi Jadi Lebih Mudah dan Cepat!

Menjalankan usaha di bidang konstruksi memerlukan izin yang jelas dan legalitas yang kuat. Tapi kenyataannya, banyak pengusaha justru terkendala di tahap ini—ribet urus dokumen, bingung prosedur OSS RBA, belum lagi harus bolak-balik kantor instansi. Waktu dan tenaga habis, padahal usaha harus terus jalan.

Di sinilah Indooffice.co.id hadir sebagai solusi. Kami bantu Anda mengurus seluruh kebutuhan legalitas usaha konstruksi, mulai dari:
✅ Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
✅ Sertifikat Standar (SS)
✅ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
✅ Dan berbagai dokumen penting lainnya

Tim kami berpengalaman, profesional, dan bekerja dengan prinsip cepat, tepat, dan amanah. Anda cukup fokus menjalankan bisnis, urusan perizinan biar kami yang tangani!

Jasa Pengurusan NIB dan OSS

Butuh NIB & OSS? Kami Bantu Urus Sampai Beres!

Di era digital seperti saat ini, legalitas usaha menjadi hal yang sangat krusial. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi pelaku usaha untuk bisa berkembang secara profesional dan terhubung dengan berbagai peluang bisnis, termasuk ekspor dan impor. Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Namun, proses pengurusannya seringkali dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha, terutama UMKM dan pemula. Oleh karena itu, Indooffice hadir untuk memberikan layanan jasa pengurusan NIB, OSS, dan IUMK ekspor-impor secara profesional, cepat, dan terpercaya.

---

Dasar Hukum

Pengurusan NIB dan perizinan usaha melalui sistem OSS bukanlah prosedur sembarangan. Semuanya diatur dan dilindungi oleh dasar hukum yang kuat, di antaranya:

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
• Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Permendagri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dengan adanya payung hukum ini, setiap pelaku usaha yang telah mengantongi NIB dan dokumen OSS lainnya memiliki posisi yang kuat di mata hukum dan pasar.

---

Syarat Pengurusan NIB, OSS, dan IUMK Ekspor-Impor

Setiap jenis perizinan memiliki persyaratan tersendiri. Berikut ini adalah ringkasan syarat utama untuk masing-masing layanan:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh sistem OSS. NIB juga berlaku sebagai:

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Angka Pengenal Impor (API), jika diperlukan
• Akses Kepabeanan

Syarat:

• KTP pemilik usaha
• NPWP pribadi atau badan usaha
• Akta pendirian & SK Kemenkumham (untuk PT/CV)
• Email aktif
• Nomor HP aktif
• Alamat lengkap domisili usaha
• Bidang usaha (KBLI) yang akan dijalankan

2. OSS Berbasis Risiko

Sistem OSS saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga setiap usaha diklasifikasikan ke dalam 4 kategori risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Syarat Umum:

• Semua dokumen dasar seperti pada pengurusan NIB
• Persetujuan lingkungan (untuk risiko menengah tinggi & tinggi)
• Izin teknis tambahan dari kementerian terkait (jika dibutuhkan)

3. IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil)

IUMK diberikan kepada pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri.

Syarat:

• KTP & NPWP
• Foto tempat usaha (jika ada)
• Surat pengantar RT/RW (beberapa daerah masih mensyaratkan)
• Domisili usaha jelas

4. Perizinan Ekspor & Impor

Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor atau impor, pelaku usaha memerlukan:

Syarat Tambahan:

• API-U atau API-P (Angka Pengenal Importir Umum atau Produsen)
• NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
• Surat izin dari kementerian teknis (Misal: Kementerian Perdagangan, Pertanian, dll.)
• Dokumen pendukung kegiatan ekspor/impor sesuai komoditas

---

Dokumen Persyaratan

Agar proses lebih cepat, Indooffice menyarankan pelanggan untuk menyiapkan dokumen berikut:

1. KTP & NPWP pribadi (atau perusahaan)
2. Akte pendirian usaha & SK Kemenkumham (bagi PT/CV)
3. Alamat lengkap usaha (bisa gunakan virtual office Indooffice)
4. Email & nomor HP aktif
5. Foto tempat usaha (jika diminta)
6. Surat kuasa (jika dikuasakan ke Indooffice)
7. Bidang usaha yang ingin dijalankan (KBLI 2020)

Jika kamu belum memiliki akta usaha atau belum tahu kode KBLI yang sesuai, tim kami siap bantu dari awal sampai tuntas.

---

Pricing / Harga Layanan

Kami menawarkan beberapa paket pengurusan dengan harga yang kompetitif dan transparan. Berikut adalah daftar harga jasa pengurusan perizinan:

Jenis Layanan	Harga Mulai Dari	Estimasi Waktu Proses
Pengurusan NIB Pribadi/Perorangan	Rp 350.000	1–2 hari kerja
Pengurusan NIB Badan Usaha (PT/CV)	Rp 650.000	1–3 hari kerja
OSS & Izin Berbasis Risiko	Rp 750.000	2–5 hari kerja
IUMK UMKM	Rp 250.000	1 hari kerja
Izin Ekspor/Impor (API & NIK)	Rp 1.250.000	3–7 hari kerja
Paket Lengkap Izin + Virtual Office	Mulai Rp 1.500.000	Tergantung kebutuhan

Catatan: Harga dapat berubah sesuai kebijakan daerah dan kompleksitas perizinan. Hubungi admin kami untuk penawaran spesial.

---

Kenapa Memilih Indooffice?

Indooffice bukan hanya sekadar penyedia jasa pengurusan perizinan. Kami adalah mitra legal usaha yang mendampingi Anda sejak langkah pertama memulai bisnis. Berikut alasan kenapa banyak pengusaha memilih kami:

✅ Berpengalaman & Profesional

Kami telah membantu ratusan pelaku usaha dari berbagai bidang untuk mengurus NIB, OSS, dan izin ekspor-impor dengan tingkat keberhasilan 100%.

✅ Proses Cepat & Terjamin

Dengan tim ahli yang memahami sistem OSS terkini, kami pastikan proses cepat, akurat, dan terhindar dari kesalahan input.

✅ Bisa Daring / Online

Tidak perlu datang ke kantor, semua proses bisa dilakukan secara online. Cukup kirim dokumen, kami yang urus sampai selesai.

✅ Konsultasi Gratis

Bingung mulai dari mana? Kami sediakan sesi konsultasi GRATIS untuk bantu kamu memahami izin usaha apa yang kamu butuhkan.

✅ Bisa Sekalian Sewa Virtual Office

Belum punya domisili usaha? Indooffice juga menyediakan layanan virtual office legal yang bisa digunakan untuk pengurusan NIB dan OSS. Praktis dan hemat biaya!

---

Layanan Tambahan untuk Kebutuhan Legalitas Usaha Anda

Selain pengurusan NIB, OSS, dan IUMK, Indooffice juga menyediakan layanan pendukung lain yang sering dibutuhkan pelaku usaha, antara lain:

• Pembuatan Akta Pendirian PT/CV
• Perubahan Akta Perusahaan (perubahan nama, alamat, KBLI, dsb.)
• Pembuatan SIUP, TDP, NPWP Badan
• Jasa pendirian PT Perorangan / UMK dengan sistem OSS RBA terbaru
• Jasa pendirian CV
• Pendampingan legal dan notaris berpengalaman

Kami memahami bahwa setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan unik, oleh karena itu layanan kami bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan profil usaha Anda. Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya—kami juga melayani klien dari berbagai daerah di Indonesia secara online dan remote.

Dengan komitmen profesionalisme dan pelayanan yang ramah, Indooffice hadir sebagai solusi lengkap untuk segala bentuk legalitas usaha Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi, karena kami percaya bahwa legalitas bukan beban, tapi justru pondasi penting untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Siap Urus NIB & Izin Usaha?

Mulailah bisnis kamu dengan legalitas yang jelas dan proses yang mudah. Serahkan pengurusan NIB, OSS, dan izin ekspor-impor kepada tim profesional kami.

Serahkan urusan legalitas bisnismu pada ahlinya.
Bersama Indooffice, kami pastikan proses cepat, legal, dan amanah.
📌 Saatnya usaha kamu naik kelas—resmi, legal, dan siap berkembang!