SBU jasa konstruksi merupakan bukti pengakuan terhadap kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tertentu. Indooffice membantu audit dokumen, pengecekan NIB/KBLI, pemetaan klasifikasi dan subklasifikasi, kesiapan tenaga kerja/SKK, serta pendampingan proses pengajuan melalui OSS dan sertifikasi oleh LSBU yang berwenang. Layanan ditujukan untuk pengajuan baru, perpanjangan, perubahan, maupun kebutuhan SBU yang akan digunakan untuk pekerjaan dan tender konstruksi.
SBU merupakan sertifikat yang menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Dalam sistem reguler saat ini, satu SBU terkait dengan satu subklasifikasi.
SBU digunakan sebagai bagian dari pemenuhan standar usaha jasa konstruksi. Badan usaha tetap perlu melihat kerangka yang lebih luas: NIB, Sertifikat Standar, SBU, kesesuaian KBLI, kesiapan tenaga kerja konstruksi, dan persyaratan lain sesuai jenis usaha dan kualifikasi.
SBU relevan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menjalankan layanan konstruksi dan perlu memenuhi standar usaha sesuai subsektor yang dijalankan.
Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang mengajukan atau memenuhi Sertifikat Standar memerlukan SBU Konstruksi sebagai salah satu persyaratan utama.
Badan usaha jasa konstruksi dengan penanaman modal asing memiliki persyaratan tambahan selain SBU, termasuk struktur modal dan ketentuan teknis tertentu.
Dokumen pemilihan dapat mensyaratkan SBU dengan kualifikasi dan subklasifikasi tertentu yang harus sesuai dengan paket pekerjaan.
Sumber resmi PU membagi jenis usaha pada perizinan subsektor jasa konstruksi menjadi tiga kelompok utama.
Contohnya layanan yang berkaitan dengan perencanaan, kajian, pengawasan, atau konsultansi konstruksi sesuai ruang lingkup klasifikasinya.
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pada bangunan gedung, sipil, instalasi, atau pekerjaan lain sesuai klasifikasi yang ditetapkan.
Layanan terintegrasi yang menggabungkan elemen perencanaan dan pelaksanaan dalam satu ruang lingkup sesuai ketentuan.
Kode dan mapping subklasifikasi perlu diverifikasi terhadap OSS/LPJK/SIJK yang berlaku saat pengajuan. Halaman ini tidak menyalin tabel lama KBLI 2018/2020 yang berisiko sudah tidak sesuai dengan implementasi terbaru.
Persyaratan berbeda menurut jenis usaha, subklasifikasi, kualifikasi, dan kondisi badan usaha. Pemeriksaan awal sebaiknya dilakukan sebelum memilih LSBU atau melakukan pembayaran sertifikasi.
NIB dan KBLI perlu selaras dengan kegiatan jasa konstruksi dan ruang lingkup SBU yang akan diajukan.
Data badan usaha, akta/perubahan, pengesahan, NPWP badan, pengurus, kontak, dan dokumen perusahaan lain sesuai kebutuhan sistem.
Data kemampuan usaha dapat mencakup informasi penjualan tahunan sesuai persyaratan jenis dan kualifikasi yang diajukan.
Data keuangan/nilai aset menjadi salah satu aspek kemampuan badan usaha pada ruang lingkup tertentu.
Ketersediaan tenaga kerja konstruksi dengan SKK Konstruksi yang sesuai menjadi bagian penting dalam pemenuhan persyaratan.
Kemampuan menyediakan peralatan dapat dinilai untuk pekerjaan konstruksi/terintegrasi sesuai persyaratan yang berlaku.
Data pengalaman badan usaha dapat dibutuhkan pada kondisi tertentu dan juga relevan untuk pencatatan kemampuan serta tender.
Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK termasuk aspek yang dapat dipersyaratkan.
Persyaratan administratif tambahan mengikuti sistem OSS, SIJK, dan LSBU yang memproses permohonan.
Indooffice mendampingi proses; sertifikasi tetap dilakukan oleh LSBU yang berwenang dan hasil tercatat melalui ekosistem sistem jasa konstruksi/OSS.
Cek status badan usaha, NIB, KBLI, SBU lama, target pekerjaan, dan kondisi tenaga kerja.
Pastikan kegiatan pada OSS relevan dengan SBU yang akan diajukan.
Tetapkan jenis usaha, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Lengkapi data keuangan, tenaga kerja/SKK, peralatan, pengalaman, SMAP, dan dokumen lain bila dipersyaratkan.
Permohonan SBU dilakukan melalui OSS pada menu PB-UMKU yang terhubung ke sistem jasa konstruksi.
LSBU melakukan proses sertifikasi, verifikasi, dan validasi sesuai ruang lingkup permohonan.
Kelengkapan atau koreksi ditindaklanjuti jika ada hasil verifikasi yang perlu diperbaiki.
SBU diterbitkan/tercatat sesuai hasil sertifikasi dan sistem yang berwenang.
PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku sekarang dan mencabut PP 5 Tahun 2021. Pada OSS, Sertifikat Badan Usaha konstruksi tersedia sebagai PB-UMKU.
Tidak diposisikan sebagai izin utama yang harus “diurus” seperti kerangka lama. Copy halaman ini memakai NIB, Sertifikat Standar, SBU, dan OSS.
Istilah lama. Untuk kompetensi tenaga kerja konstruksi digunakan SKK Konstruksi.
Sudah dicabut oleh PP 28 Tahun 2025 sebagai kerangka umum PBBR. Referensi historis harus diberi konteks.
Biaya tidak dibuat sebagai paket lama yang belum diverifikasi. Penawaran harus memisahkan biaya sertifikasi/LSBU dan kebutuhan pihak terkait dari biaya jasa profesional Indooffice.
| Komponen | Faktor yang Mempengaruhi | Skema |
|---|---|---|
| Biaya Sertifikasi / LSBU | Kualifikasi, jumlah subklasifikasi/SBU, ketentuan LSBU, dan scope sertifikasi. | Sesuai LSBU & permohonan |
| Biaya Jasa Indooffice | Jumlah permohonan, kondisi data, kebutuhan audit, koordinasi dokumen, dan monitoring proses. | Konsultasi penawaran |
| Kesenjangan SKK / Tenaga Kerja | Jika tenaga kerja/SKK yang dibutuhkan belum tersedia atau perlu penyesuaian. | Dihitung terpisah bila ada |
| Dokumen / Kebutuhan Tambahan | Asosiasi, SMAP, data kemampuan, atau kebutuhan pihak lain sesuai kasus. | Sesuai kebutuhan |
Waktu proses sebaiknya diberikan setelah audit dokumen. Durasi dapat dipengaruhi kondisi perusahaan dan proses sertifikasi.
Proses cenderung lebih lancar bila NIB/KBLI, tenaga kerja/SKK, kemampuan usaha, dan dokumen pendukung sudah konsisten.
Estimasi operasional diberikan setelah review.Kekurangan tenaga kerja, SKK, data keuangan, peralatan, atau dokumen lain dapat menambah waktu persiapan sebelum sertifikasi.
Persiapan bukan bagian dari antrean LSBU.Antrean, pembayaran, verifikasi, koreksi, dan tindak lanjut LSBU dapat memengaruhi waktu penyelesaian.
Tidak ada jaminan tanggal terbit tertentu.Dalam tender konstruksi, SBU sering digunakan untuk membuktikan ruang lingkup kemampuan badan usaha. Dokumen pemilihan dapat meminta kualifikasi dan subklasifikasi yang spesifik.
Subklasifikasi dan kualifikasi pada SBU perlu sesuai dengan persyaratan paket yang diikuti.
NIB/KBLI perusahaan sebaiknya mendukung kegiatan konstruksi yang menjadi target tender.
Dokumen tender dapat meminta tenaga kerja konstruksi bersertifikat dan bukti kemampuan teknis lain.
| Layanan | Kapan Dibutuhkan | Contoh Pemicu | Fokus Pengecekan |
|---|---|---|---|
| SBU Baru | Perusahaan belum memiliki SBU pada subklasifikasi yang dibutuhkan. | Badan usaha baru, masuk bidang baru, mulai mengikuti tender konstruksi. | NIB/KBLI, jenis usaha, kemampuan, tenaga kerja/SKK, dan dokumen sertifikasi. |
| Perpanjangan | SBU mendekati atau telah mencapai masa berlaku yang memerlukan perpanjangan sesuai sistem. | Mempertahankan subklasifikasi yang masih digunakan. | Kondisi data terbaru, LSBU, SKK, kemampuan usaha, dan persyaratan perpanjangan. |
| Perubahan | Ada perubahan data/kemampuan atau ruang lingkup badan usaha. | Perubahan perusahaan, tenaga kerja, atau kebutuhan lain yang mengharuskan pembaruan. | Jenis perubahan dan dokumen pendukung yang harus disesuaikan. |
| Tambah Subklasifikasi | Perusahaan menargetkan pekerjaan yang berada di ruang lingkup berbeda. | Ekspansi jenis pekerjaan atau kebutuhan tender baru. | Kesesuaian KBLI, kemampuan, tenaga kerja, serta SBU per subklasifikasi. |
Fokus layanan adalah membantu perusahaan mengurangi kesalahan administrasi dan memetakan kebutuhan sebelum masuk ke proses sertifikasi.
Cek kondisi NIB, KBLI, SBU lama, tenaga kerja, dan data badan usaha sebelum filing.
Membantu memetakan jenis usaha, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi yang akan diajukan.
Mengatur checklist kemampuan, SKK, keuangan, peralatan, dan dokumen pendukung.
Membantu memantau status dan kebutuhan revisi sepanjang ruang lingkup layanan.
Kebutuhan NIB/OSS, badan usaha, NPWP, atau legalitas lain dapat dibahas bersama bila relevan.
Indooffice mendampingi proses secara administratif tanpa mengklaim akses khusus ke sistem pemerintah.
Untuk kebutuhan pemetaan NIB, OSS, Sertifikat Standar, dan izin usaha lain.
Lihat Jasa Pembuatan Izin Usaha →Untuk usaha konstruksi yang belum memiliki bentuk badan usaha yang sesuai.
Lihat Jasa Pendirian CV →Untuk melengkapi registrasi perpajakan perusahaan dan kesiapan administrasi.
Lihat Jasa Pembuatan NPWP →Untuk pengecekan dan penyesuaian data kegiatan usaha sebelum pengajuan SBU.
Konsultasi NIB / OSS →Untuk kebutuhan alamat bisnis dan fasilitas perkantoran bila sesuai dengan kondisi perusahaan.
Lihat Virtual Office →Untuk founder yang ingin menyiapkan badan hukum sebelum masuk ke perizinan konstruksi.
Konsultasi Pendirian PT →SBU adalah Sertifikat Badan Usaha yang menjadi bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Dalam skema reguler saat ini, satu SBU terkait dengan satu subklasifikasi.
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memenuhi Sertifikat Standar pada subsektor jasa konstruksi memerlukan SBU Konstruksi sebagai persyaratan. Kewajiban tepatnya perlu dilihat bersama bentuk pelaku usaha dan jenis layanan konstruksi.
Klasifikasi adalah kelompok besar usaha, subklasifikasi adalah ruang lingkup yang lebih spesifik, sedangkan kualifikasi merupakan pengelompokan berdasarkan kemampuan usaha dan persyaratan terkait.
Mulai dari jenis pekerjaan yang benar-benar dijalankan, NIB/KBLI, target pekerjaan/tender, kemampuan badan usaha, dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia. Kode final perlu diverifikasi pada sistem resmi yang berlaku saat pengajuan.
NIB merupakan identitas pelaku usaha. Pada subsektor jasa konstruksi, badan usaha juga perlu memenuhi Sertifikat Standar; SBU digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan badan usaha konstruksi dalam kerangka tersebut.
Ya. SBU konstruksi tersedia sebagai PB-UMKU pada OSS. Pengajuan dilakukan online melalui OSS dan terhubung dengan sistem jasa konstruksi.
LSBU menyelenggarakan sertifikasi badan usaha. LPJK berada dalam ekosistem registrasi, lisensi, sertifikasi, dan pengembangan jasa konstruksi serta memiliki peran terhadap lisensi dan penyelenggaraan sistem terkait.
Ketersediaan tenaga kerja konstruksi dengan SKK Konstruksi yang sesuai merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan persyaratan SBU. Kebutuhan spesifik mengikuti subklasifikasi dan kualifikasi.
Biaya bergantung pada jumlah subklasifikasi/SBU, kualifikasi, kondisi dokumen, kebutuhan tenaga kerja/SKK, LSBU yang memproses, dan ruang lingkup pendampingan. Biaya sertifikasi dipisahkan dari biaya jasa Indooffice.
Waktu bergantung pada kesiapan dokumen, pembayaran, tenaga kerja/SKK, proses LSBU, antrean, verifikasi, dan koreksi. Estimasi operasional diberikan setelah audit awal dan tidak dijamin selesai pada tanggal tertentu.
Portal data SIJKT menyatakan satu BUJK dapat memiliki lebih dari satu SBU. Dalam skema reguler saat ini, satu SBU terdiri atas satu subklasifikasi.
Perpanjangan dilakukan melalui proses sertifikasi/LSBU sesuai sistem yang berlaku. Perubahan perlu disesuaikan dengan jenis perubahan data dan persyaratan pendukungnya.
Dokumen tender konstruksi dapat mensyaratkan SBU dengan kualifikasi dan subklasifikasi yang sesuai paket. Selalu cek dokumen pemilihan dan kecocokan legalitas sebelum mengikuti tender.
Kirim nama perusahaan, NIB/KBLI, SBU lama jika ada, target pekerjaan/tender, subklasifikasi yang diinginkan, serta SKK tenaga kerja yang tersedia. Tim Indooffice akan membantu melakukan pengecekan awal kebutuhan pengurusan SBU.
Automated page speed optimizations for fast site performance